BANJAR – Pemerintah Kota Banjar (Pemkot Banjar) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono melalui Wakilnya Dr H Supriana, MPd menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menghadapi dinamika pembangunan dan tantangan fiskal yang kian kompleks.

Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan nasional dan provinsi.

"Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif. Kita butuh masukan untuk menyempurnakan RKPD agar benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat," ujar Supriana.

Tantangan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi.

Setelah sempat mencatatkan performa impresif di angka 5,47% pada tahun 2024 (peringkat ke-4 di Jawa Barat), Kota Banjar mengalami penurunan menjadi 5,13% pada tahun 2025.

"Ini menjadi tantangan besar, terutama dengan adanya target nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% pada tahun 2027. Kita perlu terobosan kebijakan agar tidak terjadi 'kebocoran ekonomi', di mana daya beli masyarakat tinggi namun uangnya justru dibelanjakan ke luar daerah," tegasnya.

Enam Isu Strategis Prioritas 2027

Pemerintah Kota Banjar telah memetakan enam isu utama yang akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2027, yaitu:

• Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
• Penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah (PAD).
• Peningkatan kualitas SDM (penajaman pada sektor pendidikan dan daya saing).
• Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
• Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
• Pemerataan infrastruktur dasar.

Fokus pada SDM dan Infrastruktur

Wakil Wali Kota memaparkan data jujur mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjar yang masih berada di posisi bawah dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat.

Rata-rata lama sekolah di Banjar pada 2025 tercatat 8,84 tahun, tertinggal dari daerah tetangga seperti Tasikmalaya.

Di sisi infrastruktur, Supriana menyoroti penurunan drastis tingkat kemantapan jalan dari 85,30% (2020) menjadi 71,07% (2025).

Hal ini dipicu oleh berkurangnya bantuan keuangan provinsi dan DAK Fisik, sehingga pemerintah daerah dituntut kreatif mencari sumber pendanaan lain.

Masalah Lingkungan dan Sampah

Terkait lingkungan, Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa umur teknis TPA Cibeureum diprediksi akan habis pada tahun 2034. Ia mendorong optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu melalui TPS3R agar hanya residu saja yang dikirim ke TPA.

Ajakan Kolaborasi

Menutup sambutannya, Supriana mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk bahu-membahu.

"Ketergantungan fiskal kita terhadap pusat masih tinggi, mencapai 74 persen. Tanpa kebersamaan dan inovasi, sulit mewujudkan Banjar yang maju dan sejahtera. Mari kita bergandengan tangan untuk Banjar yang lebih baik di tahun 2027," pungkasnya.

Pemerintah Kota Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2027.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Gunung Sangkur Setda Kita Banjar pada Kamis, 2 April 2026.

Kepala Bappelitbangda Kota Banjar, Eri Kusmara Wardhana, ST., M.AP, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan visi besar daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

Menuju Visi Banjar 'MASAGI'

Penyusunan RKPD 2027 difokuskan untuk mewujudkan visi Kota Banjar yang MASAGI: Maju, Adil, Sejahtera, Agamis, dan Inovatif. Eri menjelaskan bahwa setiap elemen visi tersebut memiliki indikator capaian yang jelas:

• Maju: Unggul dalam pelayanan dasar dan ekonomi.
• Adil: Bebas dari diskriminasi dalam pembangunan.
• Sejahtera: Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara menyeluruh.
• Agamis: Menjadikan norma agama dan budaya sebagai landasan moral.
• Inovatif: Pemanfaatan teknologi informasi untuk solusi pembangunan.

"RKPD 2027 ini adalah penjabaran dari RPJMD Kota Banjar 2025-2029. Kita memiliki 1 Visi, 5 Misi, dan 8 Prioritas Pembangunan atau yang kita sebut dengan program BERDAYA," ujar Eri Kusmara Wardhana dalam paparannya.

Sinkronisasi dan Partisipasi Publik

Selain sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017, Musrenbang ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar dokumen perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

Eri menekankan pentingnya keterpaduan antara pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional 'Indonesia Emas 2045' serta program 'Jawa Barat Istimewa'.

"Kita ingin memperoleh masukan penyempurnaan agar terjadi sinkronisasi antara program pusat, provinsi, dan daerah. Partisipasi masyarakat adalah kunci agar perencanaan ini akomodatif terhadap kebutuhan riil di lapangan," tambahnya.

Pelaksanaan Kegiatan

Acara yang digelar secara luring dan daring ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari berbagai unsur, antara lain:

• Kepala Daerah dan DPRD Kota Banjar.
• Unsur Forkopimda dan Sekretaris Daerah.
• Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten/Kota tetangga.
• Perangkat Daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, hingga pelaku usaha (BUMD/BLUD).

Dengan dilaksanakannya Musrenbang ini, diharapkan dokumen RKPD Kota Banjar Tahun 2027 dapat menjadi panduan yang solid bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang kredibel dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.

Gerakan Mencintai dan Membeli Produk Lokal

Aktivis eks Forum Peningkatan Status Kotif Banjar, Sulyanati, menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam memutar roda ekonomi di Kota Banjar.

Dalam Musrenbang yang dihadiri jajaran OPD dan Sekda, ia mengusulkan agar pemerintah tidak hanya berhenti pada tataran anjuran, melainkan melahirkan kebijakan nyata untuk membela pelaku usaha lokal.

Sulyanati menyoroti fenomena masyarakat Banjar yang masih kerap berbelanja ke luar daerah, seperti ke Majenang, karena ketersediaan fasilitas ritel yang lebih lengkap.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan moralitas bagi warga dan pejabat di Banjar untuk lebih memprioritaskan transaksi di daerah sendiri.

"Bagaimana agar uang berputar di Banjar? Kita harus membangun gerakan mencintai dan membeli produk lokal. Ini bagian dari penguatan program 'Berdaya Lokal' yang diusung kepemimpinan Pak Sudarsono dan Pak Supriana," ujar Sulyanati.

Ia bahkan mengusulkan adanya payung hukum, baik berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) maupun kebijakan strategis lainnya, agar gerakan ini memiliki daya ikat.

Ia mencontohkan aksi nyata yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti mengajak kepala OPD berbelanja di toko modern lokal untuk disalurkan kepada lansia.

"Sektor riil harus disentuh. Memutar ekonomi itu di sektor nyata, di mana ada transaksi uang di masyarakat. Kita perlu akselerasi aksi, bukan sekadar teori pertumbuhan," tegasnya.

Memanfaatkan Latar Belakang Entrepreneur Wali Kota

Poin kedua yang menjadi sorotan adalah strategi pembukaan lapangan kerja melalui investasi.

Sulyanati melihat latar belakang Wali Kota Banjar saat ini sebagai seorang entrepreneur atau pebisnis sebagai modal besar yang harus dimanfaatkan oleh jajaran birokrasi.

Ia mendorong Pemerintah Kota Banjar untuk kembali menghidupkan gelaran seperti "Gelar Potensi Daerah" atau forum bisnis berskala regional hingga internasional.

"Kita jarang lagi menggelar investment forum atau business fair. Padahal, kita punya potensi yang harus dikemas dan ditawarkan. Kita tidak bisa hanya menunggu investasi datang tanpa menawarkan apa yang kita miliki," jelas Sulyanati.

Ia mengilustrasikan konsep Travel Map di industri pariwisata, di mana seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk menciptakan kontrak bisnis.

Menurutnya, konsep serupa bisa diterapkan di Banjar untuk menarik investor dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Harapan pada OPD

Di akhir pernyataannya, Sulyanati berharap jajaran kepala OPD dapat bergerak lebih lincah dan kreatif dalam menangkap peluang, terutama dengan dukungan kepemimpinan yang memahami dunia usaha.

Ia meyakini, jika sinergi antara birokrasi yang dipimpin Sekda dan visi bisnis Wali Kota berjalan selaras, akselerasi ekonomi Kota Banjar akan meningkat signifikan.

"Ini persoalan will atau kemauan saja. Mari kita tunjukkan keberpihakan pada pelaku usaha lokal agar ekonomi kita benar-benar tumbuh dari dalam," pungkasnya. (*)