BANJAR – Wali Kota Banjar Ir H Sudarsono menyatakan bahwa Forum Konsultasi Publik ini adalah bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2027.

Acara ini wajib dilaksanakan sesuai aturan pemerintah (seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017) untuk memastikan masyarakat dan pihak terkait ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan.

"Melalui forum ini, Pemerintah Kota Banjar meminta masukan yang membangun dari semua peserta mengenai tantangan, isu-isu penting, dan prioritas pembangunan daerah," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Tujuannya agar rencana yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Empat Isu Utama Pembangunan Kota Banjar
Dalam menyusun RKPD 2027, ada empat masalah besar yang harus menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti:

1.  Anggaran Daerah (Ruang Fiskal) yang Semakin Terbatas.
2.  Pemerataan Kualitas Infrastruktur.
3.  Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
4.  Kelestarian Lingkungan Hidup.

Keterbatasan Anggaran dan Solusinya
Wali Kota menyebut bahwa tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan dana daerah.

Hal ini terlihat dari struktur pendapatan dan belanja dimana lebih dari dua per tiga (2/3) pendapatan Kota Banjar masih didominasi oleh transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil.

"Ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Banjar masih rendah dan sangat bergantung pada kebijakan pusat," katanya.

Selama lima tahun terakhir, sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional (gaji pegawai dan belanja rutin). Akibatnya, dana untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal menjadi sangat minim.

"Kondisi ini diperburuk dengan adanya indikasi penurunan alokasi dana transfer dari pusat pada Anggaran 2026. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Banjar perlu menyusun rencana pembangunan yang terukur dan berbasis prioritas. Strategi lainnya adalah mengoptimalkan sumber pendapatan daerah lainnya dan memperkuat kerja sama (sinergi) dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi," jabarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat Drastis
Meskipun laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Banjar sempat positif dan mencapai 5,48% pada tahun 2024 (termasuk 4 terbaik di Jawa Barat), terjadi perlambatan signifikan pada tahun 2025 (Triwulan III) yang turun menjadi 3,51%, menjadikannya yang terendah kedua di Jawa Barat.

"Perlambatan ini harus segera diatasi dengan kebijakan yang tepat. Jika tidak, akan sulit bagi Kota Banjar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% di tahun 2029," ujarnya.

Wali Kota mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan, berpartisipasi aktif, dan bersatu mewujudkan Kota Banjar yang semakin baik dan sejahtera.

Infrastruktur dan Lingkungan yang Mendesak
Selain masalah ekonomi dan anggaran, isu infrastruktur dan lingkungan juga membutuhkan perhatian serius.

Hal ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Kota Banjar, Eri Kusmara Wardhana, ST., M.AP selaku penyelenggara Forum Komunikasi Daerah Kota Banjar.

Menurutnya, infrastruktur yang memadai adalah fondasi utama untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah. Persentase jalan dalam kondisi baik di Kota Banjar terus menurun, dari 85,30% di tahun 2021 menjadi hanya 71,07% di tahun 2025.

"Penurunan ini sebagian disebabkan hilangnya pos pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang jalan. Prioritas juga harus diberikan pada sanitasi rumah tangga, irigasi, dan air bersih," jabarnya.

Isu utama adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cibeureum yang masa teknisnya akan berakhir pada tahun 2027.

"Hal ini mendesak mengingat volume sampah yang masuk mencapai 75,01 ton per hari pada data tahun 2025," ungkapnya.

Meskipun pengelolaan sampah membaik, masih ada 1.101 ton sampah pada tahun 2025 yang belum tertangani. Diperlukan langkah terintegrasi dan berkelanjutan agar masalah sampah tidak menimbulkan dampak lingkungan di masa depan.

Tahapan dan Jadwal Perencanaan RKPD 2027
Forum Konsultasi Publik ini adalah fondasi awal RKPD 2027, yang akan menjadi panduan pembangunan Banjar selama setahun ke depan. RKPD ini harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah (RPJMD, RPJPD).

Proses penyusunan RKPD 2027 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2027 memiliki jadwal yang ketat pada tahun 2026:

*  Februari Minggu kesatu dan kedua: Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan.
*  Februari Minggu keempat: Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah.
*  Maret Minggu keempat: Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Banjar.
*  Juni Minggu ketiga: Penetapan RKPD Kota Banjar Tahun 2027.
*  Juli Minggu kedua: Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. (*)