BANJAR – Polemik terkait rencana pembangunan dapur untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, menemui titik terang.

Camat Purwaharja, Erik Kiswanto, S.STP, M.AP , menegaskan bahwa masyarakat setempat pada dasarnya mendukung penuh program pemerintah tersebut, namun mendapat penolakan dari warga setempat terkait lokasi pembangunan yang diusulkan.

Dalam audiensi yang digelar hari ini, Erik menjelaskan bahwa munculnya aspirasi keberatan dari warga lebih disebabkan oleh minimnya informasi utuh terkait operasional dapur nantinya.

"Mungkin bukan penolakan ya, tapi lebih kepada penyampaian aspirasi keberatan masyarakat karena warga belum mendapatkan informasi yang utuh terkait pelaksanaan pembangunan dapur di lokasi tersebut," ujar Erik saat diwawancarai seusai audensi di Aula Kecamatan Purwaharja, Senin (13/4/2026).

Titik keberatan warga menurut Erik, ada beberapa poin krusial yang menjadi perhatian masyarakat. Kekhawatiran utama warga meliputi potensi gangguan kebisingan akibat operasional dapur dan sistem pengolahan air limbah yang dinilai dapat berdampak pada lingkungan sekitar.

"Masyarakat menyampaikan aspirasi agar dapur tidak dibangun di titik yang sekarang, tetapi dipindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Warga sangat mendukung program MBG, mereka hanya keberatan dengan posisi dapurnya saja," tambah Erik.

Baca juga

Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Banjar 2026 Masuki Babak Final, Ini Sederet Perbedaannya

Opsi Pemindahan Lokasi

Terkait lahan yang digunakan, Erik mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, lokasi awal dan lokasi alternatif yang diusulkan warga masih berada dalam satu area kepemilikan yang sama.

Hal ini membuka peluang besar bagi pihak pengembang atau yayasan untuk melakukan penyesuaian titik pembangunan. Pihak yayasan dan pelaksana pembangunan pun telah menyatakan kesiapannya untuk segera mengkaji opsi pemindahan lokasi tersebut.

"Kami sudah sampaikan kepada pihak yayasan untuk mengkaji usulan masyarakat. Hasil kajiannya nanti akan disampaikan kembali kepada kami untuk kemudian dikoordinasikan dengan warga. Jika memang diperlukan musyawarah lanjutan untuk mencari solusi terbaik, termasuk jika ada jaminan terkait pengelolaan dampak lingkungan, maka akan kita lakukan," jelas Camat.

Respons Pemilik Lahan

Baca juga

Wujudkan Kota Kondusif, Polres Banjar Gandeng Klub Motor Deklarasikan "Zero Knalpot Brong"

Sementara itu, terkait status lahan yang sempat dipertanyakan, pemilik lahan yang juga merupakan Wali Kota Banjar, Sudarsono, memberikan penjelasan.

Ia membenarkan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari warga sebelumnya dan kini disewakan untuk keperluan program tersebut.

"Itu lahan anak saya yang disewakan ke temannya," katanya dalam pesan singkat melalui Whatsapp.

Menanggapi penolakan warga, Sudarsonk mengungkap saat ini proses mediasi lebih lanjut tengah dikoordinasikan dengan Polres Banjar guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik tanpa menghambat jalannya program nasional tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai pembatalan pembangunan. Pemerintah Kecamatan Purwaharja berkomitmen untuk mengawal proses ini agar kepentingan program pemerintah dan kenyamanan masyarakat dapat berjalan beriringan. (*)