BANJAR – Kondisi tata kelola pemerintahan di Kota Banjar tengah menjadi sorotan tajam. Dugaan munculnya sosok Liaison Officer (LO) yang disebut bertindak sebagai “penguasa bayangan” (shadow government) dalam mengendalikan proyek-proyek strategis pemerintah daerah memicu reaksi keras dari kalangan aktivis.

Situasi ini dinilai sebagai potret buram birokrasi, terlebih di tengah tekanan krisis keuangan daerah yang kian terasa.

Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar, Irwan Herwanto, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menyoroti kontras antara defisit anggaran dengan dugaan praktik pengaturan proyek oleh pihak luar.

“Sangat ironis dan menyakitkan hati rakyat. Di satu sisi, APBD Kota Banjar 2026 mengalami defisit sebesar Rp24 miliar, bahkan Pemkot harus meminjam Rp21 miliar ke Bank BJB hanya untuk membayar THR ASN. Namun di sisi lain, tata kelola proyek justru diduga dikuasai oknum luar (LO) demi kepentingan balas budi politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Menurut Irwan, fenomena tersebut menunjukkan adanya degradasi moral dalam birokrasi. Ia menilai jika pihak eksternal mampu mengendalikan arah kebijakan strategis, maka independensi pemerintahan telah tergerus oleh kepentingan politik.

Baca juga

Jabatan Plt Ketua Disandang Sudarsono, Golkar Kota Banjar Siap Gelar Musda Awal Agustus

Dugaan ini juga dikaitkan dengan kontestasi Pilkada 2024. Kehadiran LO disebut-sebut sebagai bagian dari konsekuensi “utang budi” politik, di mana kebijakan pembangunan berpotensi tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan sebagai sarana pengembalian modal politik.

“Logika investasi politik ini sangat berbahaya. APBD yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru berpotensi bocor untuk mengembalikan modal pihak tertentu,” kata Irwan.

Ia juga mengingatkan bahwa intervensi semacam ini berpotensi merusak sistem kerja internal pemerintah daerah. Kepala dinas dan aparatur sipil negara (ASN) dikhawatirkan kehilangan independensi akibat adanya tekanan dari luar sistem birokrasi resmi.

Dalam menyikapi kondisi yang disebutnya sebagai “lampu kuning” integritas pemerintahan, Irwan menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta kepala daerah segera memberikan klarifikasi terbuka dan melakukan pembersihan internal. Kedua, mendesak DPRD Kota Banjar untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak terkait. Ketiga, mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pengaturan proyek.

Baca juga

Jaga Tren Positif, Hanura Jabar Bidik Satu Fraksi DPRD dan Kursi Eksekutif di Pilkada Kota Banjar

“Ingat, Kota Banjar bukan milik perorangan atau kelompok tim sukses. Masyarakat harus terus mengawal isu ini hingga transparansi dan integritas pemerintahan kembali tegak,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Banjar terkait dugaan tersebut.(*)