TIMES BANJAR, PANGANDARAN – Kinerja Inspektorat Pangandaran yang kurang optimal sempat mendapat kritikan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kabupaten Pangandaran.

Kritik itu disampaikan Ketua Umum HMI Pangandaran Ihsan Sanusi, Ia menilai Inspektorat Kabupaten Pangandaran lemah dalam melakukan pengawasan internal.

Kelemahan kinerja pihak Inspektorat Pangandaran diukur dari jumlah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Harusnya sebelum ada temuan LHP BPK pihak Inspektorat memiliki data potensi temuan, sehingga ketika BPK turun potensi temuan tersebut dapat diperbaiki OPD melalui rekomendasi dari pihak Inspektorat," ujar Ihsan, Senin (23/6/2025).

Setelah dikonfirmasi, Syarif selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pangandaran mengatakan, kelemahan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat.

"Kami welcome dengan semua saran dan masukan, itu akan menjadi evaluasi di kita," kata Syarif, Kamis (26/6/2025).

Syarif menjelaskan, sebelum melakukan pengawasan pihaknya selalu membuat peta kerawanan untuk dilakukan pengawasan dalam satu tahun. Selain itu, ada juga pengawasan mandatory yaitu kebijakan pengawasan yang diarahkan oleh pusat, provinsi baru ke kabupaten.

"Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat itu ada yang sifatnya mandatory (arahan dari pusat, provinsi ke kabupaten) dan juga ada yang sudah kita agendakan melalui pemetaan kerawanan untuk dilakukan pengawasan satu tahun kedepan," jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukannya pun beda-beda sesuai tingkatan kerawanan pelanggaran yang dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Pangandaran itu ada yang disebut review, monitoring, evaluasi dan audit.

"Kami melakukan pengawasan sesuai dengan objek pengawasan dan kebutuhan ada yang di review, monitoring, evaluasi dan audit," tambahnya.

Ia melanjutkan, biasanya ketika ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun ke daerah itu adalah hasil laporan yang dibuat oleh Inspektorat kemudian diperdalam laporannya oleh BPK, sehingga BPK melakukan pemeriksaan setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Pangandaran.

"Karena kurangnya SDM, kita melakukan pengawasan sampling jadi tidak semua kita periksa. Biasanya, setelah berkoordinasi dengan kita, BPK datang untuk memperdalam pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Inspektorat," pungkasnya. (*)