TIMES BANJAR, BANJAR – Pembina POSNU Kota Banjar, Muhlison, menyoroti pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan rusak, yang banyak dikeluhkan masyarakat dalam audensi bersama Dinas PUTR Kota Banjar, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, perawatan jalan yang semestinya dilakukan secara rutin dan berkala kerap menjadi prioritas yang terabaikan dan tersedot oleh pos-pos belanja lain seperti pengadaan alat kantor di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ini sangat memprihatinkan ya atas ketimpangan alokasi anggaran dalam APBD Kota Banjar sementara perbaikan infrastruktur ini merupakan wajib layanan dasar jadi semestinya masuk ke anggaran prioritas," ujarnya.

Kondisi infrastruktur jalan di Kota Banjar memang butuh perhatian serius. Data terbaru dari Dinas PUTR Kota Banjar (per 22 Mei 2025), yang merupakan hasil survei periode 30 Oktober – 18 Desember 2024, mengungkap fakta mengkhawatirkan.

Dari total panjang jalan kota sepanjang 253,086 kilometer (terbagi dalam 154 ruas), sekitar 22,5 persen atau setara dengan 57,088 kilometer berada dalam kondisi rusak.

Rinciannya menunjukkan 32,030 kilometer (12,656%) mengalami kerusakan ringan dan 25,058 kilometer (9,901%) mengalami kerusakan berat.

Kondisi jalan di beberapa wilayah Kota Banjar yang sudah mencapai tahap rusak parah, antara lain berada di Desa Rejasari, Desa Bojongkantong, Cikawung Desa Karyamukti dan Desa Neglasari dan Kelurahan Situbatu.

Penyebabnya, lanjut Muhlison, diduga karena kurangnya perhatian pemerintah dalam menggelontorkan anggaran pemeliharaan sehingga semakin lama, kondisi jalan semakin rusak parah.

"Pemeliharaan jalan pada 2024 hanya dialokasikan Rp5 miliar. Sementara itu, anggaran untuk layanan jasa tercatat cukup signifikan, mencapai Rp3,5 miliar. Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang serius," sebutnya.

Melihat proyeksi kenaikan anggaran pemeliharaan jalan yang dinilainya masih minim, POSNU mendorong adanya penyesuaian atau balancing dalam APBD.

"Kami berharap dalam APBD Perubahan nanti, pemeliharaan jalan bisa masuk sebagai prioritas utama dengan penambahan anggaran yang memadai. Fokus kita harus dari APBD sendiri, tanpa selalu bergantung pada sumber dana seperti Bantuan Keuangan," harap mantan Ketua PMII Kota Banjar ini tegas.

Menurutnya, efisiensi dan penarikan anggaran-anggaran yang dinilai kurang prioritas di OPD-OPD menjadi salah satu solusi untuk memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Banjar, Fauzi Effendi, menanggapi masukan dan dorongan POSNU tersebut.

Diakuinya, keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan. Namun, ia menegaskan bahwa regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pemeliharaan infrastruktur jalan telah dijalankan.

"Meski anggaran terbatas, kami tetap optimistis. Ada sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil dari provinsi yang bisa dimanfaatkan," ungkapnya.

Kendati demikian, Fauzi menegaskan bahwa pihaknya akan lebih memprioritaskan perbaikan jika nantinya ada tambahan anggaran yang signifikan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Banjar, Harun Alrasyid, menyebut masukan dari POSNU sebagai hal yang positif kendati pihaknya mengakui keterbatasan anggaraan membatasi tindakan yang bisa dilakukan saat ini untuk menangani jalan-jalan yang rusak.

"Kita lebih memprioritaskan penanganan di wilayah seperti Langensari terlebih dahulu, diperhitungkan dengan kemampuan anggaran," ungkapnya.

Adapun kemungkinan penggunaan dana option pajak, Harun menyebut saat ini belum ada nomenklatur atau kegiatan khusus untuk pemeliharaan jalan yang bisa dibiayai dari sumber dana tersebut.

"Kami masih menunggu kebijakan Gubernur terkait itu, semoga bisa direalisasikan di tahun ini dan tidak mepet di akhir tahun ya," pungkasnya. (*)