TIMES BANJAR, BANJAR – Menyikapi permasalahan TPS Kamisama yang tak kunjung reda membuat Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono pusing kepala.

Ini disampaikan Wali Kota Banjar, usai membahas pengelolaan sampah bersama Prof. Dr. Akhmad Zainal Abidin di Pendopo Wali Kota, Rabu (9/7/2025).

"Kami sedang cari solusi dan kebetulan saat ini ada pembahasan terkait pengelolaan sampah bersama Profesor Akhmad dari ITB dengan cara memilah sampah di lokasi TPS. Pemilahan ini akan menggunakan teknologi yang lebih modern sehingga warga tidak lagi diwajibkan memilah sampah rumah tangganya. Kalau menunggu kesadaran warga memilah sampah, butuh waktu lagi," kata Sudarsono.

Kendati nantinya akan ada kerja sama baru, Sudarsono berharap ada peranan APBD dalam pengelolaan sampah di Kota Banjar sehingga dapat dikendalikan sendiri oleh Pemerintah Kota Banjar.

"Kami akan putus kontrak dengan Kamisama dan kemungkinan bekerja sama dengan sistem pengelolaan sampah yang hari ini kita bahas bersama Profesor Akhmad. Kita tunggu saja kesimpulan dari pertemuan hari ini untuk membuka peluang kerjasama baru," ungkapnya.

Adapun terkait persoalan utang retribusi yang ditanggung Kamisama, lanjut Sudarsono, akan di inventarisir karena pihak ketiga yang akan bekerjasama masih satu irisan dengan Kamisama.

"Jadi biar tidak gaduh, karena sejak saya menjabat sudah tiga kali ini terjadi riak dan sampai saat ini tidak ada perubahan," tegasnya.

Wali Kota menyampaikan permintaan maapnya kepada masyarakat apabila nantinya akan sedikit terdampak kebijakan jika terjadi pemutusan kontrak dengan Kamisama.

"Tapi pelayanan pengangkutan sampah nantinya untuk sementara akan dilanjut oleh dinas LH," imbuhnya.

Sudarsono juga bakal menginstruksikan dinas terkait untuk mengangkut tumpukan sampah yang menggunung di TPS Kamisama apabila sampai hari Kamis tidak ada tindakan yang konkrit dari Kamisama.

Terpisah, Komisaris PT Top Indo Tekno, Eka Santosa meradang saat persoalan pengelolaan Kamisama terus-terusan menjadi polemik.

Menurutnya, konsep zero waste dan zero TPA Kamisama dalam menangani sampah agar tidak lagi dikirim ke TPA sudah disetujui oleh Wali Kota sebelumnya sehingga akhirnya dibuatlah MoU yanv dilanjut dengan perjanjian kerjasama dengan Dinas LH yang dimulai di Kelurahan Karangpanimbal.

"Dalam draft PKS tersebut, ada kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Kota Banjar yaitu menyediakan sosialisasi pemilahan sampah mulai dari hulu sehingga disiapkanlah sarana untuk itu seperti tong sampah di setiap konsumen dan alat angkut yang sudah dipisah. Kemudian ada pengolahan yang outputnya jadi bricket dan macam-macam lainnya," paparnya.

Pemerintah Kota Banjar memiliki kewajiban mensosialisasikan kepada warganya dengan tahapan tentang regulasi dalam bentuk surat edaran juga target 5000 konsumen yang disanggupi.

"Pada perjalanannya, apa yang disepakati itu tak tercapai. Baik itu jumlah konsumen yang diproyeksikan untuk kapasitas 10 ton yang identik dengan 5000 konsumen maupun pemilahan dari hulu. Itu yang menjadi persoalan sejak.awal karena ini investor murni lho tidak menggunakan APBD jadi harusnya dihormati dong," tegasnya.

Eka juga menjabarkan bahwa secara teknis apa yang menjadi komitmen Kamisama telah dibuktikan dengan adanya bangunan, instalansi, mesin dan sebagainya.

"Setelah enam bulan perjalanan yang itu masih dalam pertanggungjawaban manajemen sebelum mandiri, ternyata setelah perhitungan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak tercapainya target 5000 konsumen," jabarnya.

"Yang paling berat itu karena tidak adanya pemilahan ya walaupun dipaksakan pun ya tidak bisa sehingga terjadi akumulasi sampah. Ini biar adil ya, agar tidak menyalahkan Kamisama terus. Disitu,kan ada peran pemerintah juga," tambahnya.

Karena ada penumpukan, secara persuasif dibicarakan kembali. Disitulah, Eka menyebut ada transisi kepemimpinan di dinas LH dan kepala daerah yang mengesampingkan perjanjian yang sudah dibuat.

"Saya pribadi disini sebagai putra daerah ingin berkontribusi. Sebaiknya kita selesaikan bersama dengan mencari solusi terbaik karena pemerintah sendiri ada unsur kelalaian," cetusnya.

Eka justru menyayangkan adanya upaya propokasi yang sempat terjadi oleh beberapa pihak. Menurutnya, apa yang diributkan segelintir pihak yang memiliki kepentingan tertentu seolah tak menghargai keberadaan dirinya sebagai putra daerah yang telah berdedikasi di Kota Banjar.

"Saya berharap situasi seperti ini tidak terjadi lagi di Kota Banjar karena khawatirnya akan menghambat datangnya investor lainnya ke Kota Banjar," harapnya. (*)