BANJAR – Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) Tunjangan Perumahan dan Transportasi jilid dua yang melibatkan DPRD Kota Banjar, kini statusnya naik ke penyidikan.

Hal ini diungkapkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Yunasrul, SH, MH saat ditemui di kantornya, Jumat (6/2/2026).

"Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan tim penyidik sedang bekerja dan langkah ini berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya ya," katanya kepada TIMES Indonesia.

Kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya menjerat Mantan Ketua DPRD dan Sekwan DPRD Kota Banjar kini dikembangkan Kejari atas dasar beberapa pengembangan di Pengadilan.

Baca juga

Temui KDM di DPRD Kota Banjar, Korban Penggelapan Santunan Kematian Minta Keadilan

"Sebelumnya kami sudah memanggil enam orang saksi dan di tahap penyidikan ini juga nantinya kami akan panggil saksi-saksi lainnya," jelasnya.

Terkait siapa saja yang akan dipanggil pada tahap penyidikan ini, Kasi Intel menyebut akan ditentukan oleh tim penyidik namun pastinya selain memanggil kembali keenam saksi sebelumnya akan ada penambahan saksi yang dipanggil.

"Apakah eksekutif atau legislatif nanti penyidik yang menentukan untuk menggali keterangan dan mencari alat bukti," paparnya.

Menanggapi pernyataan kuasa hukum DRK, mantan Ketua DPRD Kota Banjar yang ternyata diketahui hanya mengembalikan kelebihan bayar sekitar Rp131 Juta dari total Rp3,5 miliar, Yunasrul menyebut bahwa nantinya akan ditindaklanjuti tim penyidik.

Baca juga

Kasus Tunjangan Perumahan DPRD Kota Banjar Jilid Dua Naik ke Tahap Penyidikan

"Tentang siapa-siapa saja yang harus bertanggungjawab, tentu dari perbuatannya maupun niat jahatnya akan didalami oleh rekan-rekan penyidik dengan mengungkap fakta-fakta yang ada pastinya kami bekerja secara profesional," katanya.

Pada masa penyidikan ini, lanjut Kasi Intel, tentunya penyidik bekerja keras untuk menuntaskan kasus yang bakal menyeret nama baru dalam kasus tunjangan perumahan dan transportasi sebanyak 48 anggota DPRD Kota Banjar periode 2017 hingga 2021. (*)