BANJAR – Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi Golkar, Emay Siti Muludjum, yang digelar di RT 7 RW 14 Dusun Girimulya, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, menjadi ajang penyampaian berbagai aspirasi mendesak dari masyarakat setempat.

Mulai dari minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memicu kerawanan lalu lintas, kerusakan akses jalan desa, hingga masalah drainase yang kerap memicu banjir di lahan pertanian warga menjadi isu utama yang menyeruak dalam pertemuan tersebut.

Perwakilan warga Kecamatan Pataruman, Yosep, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. Menurutnya, penerangan jalan bukan sekadar fasilitas umum, melainkan juga simbol citra Kota Banjar.

Yosep juga menyampaikan keluhan warga kawasan Desa Sukamukti terkait minimnya infrastruktur pengendali banjir dan fasilitas pertanian.

"Sukamukti saat ini sangat rentan banjir akibat banyaknya drainase yang jebol. Di wilayah Saketeng, kalau hujan deras air meluap ke area pesawahan. Padahal sawah adalah sumber penghidupan utama warga di sini," ungkap Yosep.

Baca juga

Warga Pataruman Keluhkan PJU Minim Hingga Drainase Rusak, DPRD Kota Banjar Dorong Kemandirian Swadaya

Terkait PJU, Yosep menyebutkan adanya informasi mengenai rencana bantuan PJU dari tingkat provinsi sebanyak 100 titik per desa. Pihaknya mengaku telah melakukan pengukuran titik-titik krusial yang membutuhkan penerangan jalan secara mendesak.

"Kami sangat berharap Ibu Dewan dapat mengawal dan memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah Pataruman, Sukamukti, dan sekitarnya," harap Yosep

Dalam kesempatan tersebut, Emay Siti Muludjjm mengungkapkan bahwa wilayah Desa Binangun, khususnya kawasan Dusun Girimukti dan sekitarnya, masih minim penerangan sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Di Desa Binangun ini banyak titik yang rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang gelap. Kami di Komisi 2, yang bermitra dengan Dinas Perhubungan (Dishub), sudah sering menyampaikan masalah keterbatasan PJU ini," ujar Emay seusai reses.

Baca juga

Sempat Protes Tanaman Pisangnya Dirusak, Petani Kota Banjar Kini Siap Bersinergi Dukung Proyek PDAM

Emay yang juga merupakan Anggota Komisi 2 DPRD Kota Banjar menambahkan, keterbatasan anggaran daerah saat ini menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh fasilitas publik. 

Kendati demikian, pihak legislatif berjanji akan mengawal dan memprioritaskan alokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah keterbatasan APBD, Emay mengimbau warga untuk memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian swadaya guna menangani permasalahan minor di lingkungan masing-masing tanpa harus menunggu respons pemerintah.

"Jangan sampai menunggu ada korban jiwa dulu. Selagi masyarakat bisa ikut andil menjaga lingkungan seperti urunan membeli lampu atau memperbaiki jalan berlubang secara mandiri—tentu ini sangat membantu mengurangi beban pemerintah," pungkasnya. (*)