BANJAR – Urusan perut kota tampaknya sedang diuji serius. Bukan sekadar soal estetika jalanan, melainkan potensi darurat kesehatan dan kebersihan akibat kelalaian administratif yang bikin mengelus dada.

Bayangkan, operasional bahan bakar minyak (BBM) untuk truk pengangkut sampah di Kota Banjar terancam loss atau kosong selama dua bulan penuh di akhir tahun ini yakni November dan Desember.

Hal ini lantaran anggaran resminya raib entah ke mana di dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Danu Sufyan, tanpa tedeng aling-aling membongkar kejanggalan ini di ruang paripurna.

Ia mengaku geram lantaran usulan anggaran mendesak untuk operasional armada pengangkut sampah yang mencapai 40 ton per hari ini justru lenyap dari draf resmi anggaran.

"Di dokumen yang saya dapatkan, ini enggak ada penambahan anggaran BBM," tegas Cecep dengan nada tinggi.

"Ketika saya tanyakan, saya enggak dapat jawaban di mana pun, baik ke tim anggaran maupun di Banggar. Potensinya ya sama, enggak terangkut. Enggak berjalan dong itu armada," imbuhnya.

Lebih parahnya lagi, ketika hal ini dipertanyakan secara kelembagaan, eksekutif seolah jalan ditempat.

Baca juga

Lampu Kuning Krisis Sampah Kota Banjar, Anggaran BBM Armada Terancam 'Loss'

Jawaban yang diterima hanya sebatas angin surga: menunggu evaluasi gubernur atau mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mekanisme yang bahkan tidak jelas wujud dokumen penganggarannya.

Bahkan, lanjut Cecep, tanggapan dari Wali Kota Banjar pun dinilai masih jauh dari memuaskan.

Alih-alih memberikan kepastian hitam di atas putih, pemerintah kota malah bersandar pada harapan semu dari Dana Bagi Hasil (DBH) atau pembayaran PBI provinsi.

Pemerintah Kota Terlalu Santai, Warga Jadi Korban

Pernyataan 'belum memuaskan' dari Ketua Komisi III ini sejatinya adalah tamparan keras bagi eksekutif. Bagaimana bisa pemerintah bersikap santai ketika ancaman gunung sampah di depan mata sudah nyata?

Jika anggaran BBM ini benar-benar 'bolong' selama dua bulan, maka ada 40 ton sampah setiap harinya yang terancam membusuk di sudut-sudut kota.

Tengok saja realitas di lapangan seperti yang disuarakan oleh Entis, Ketua RW di Lingkungan Cibulan, Kelurahan Banjar.

Jangankan armada besar, armada pengangkut menggunakan motor saja saat ini sudah kewalahan dan terbatas ritasenya.

Baca juga

Pemkot Banjar Tekan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

"Sekarang aja kadang-kadang dari satu rumah penuh, bisa dua balik karena terbatas motornya," keluh sang Ketua RW dengan nada cemas.

"Apalagi kalau BBM-nya tidak dianggarkan, semakin sedikit armada yang beroperasi. Intinya mah jangan sampai sampah menumpuk, bau, dan merusak pemandangan di jalan protokol," sambungnya.

Jangan Tunggu Bau Busuk Menjadi Malu Pemkot

Entis menambahkan bahwa Pemerintah Kota Banjar harus diingatkan kembali: urusan kebersihan kota bukanlah proyek sampingan yang bisa diundur atau dinegosiasikan nasibnya.

"Ketika sampah berserakan di Jalan Perintis atau jalan-jalan protokol lainnya, yang malu bukan hanya petugas kebersihan, melainkan marwah birokrasi Kota Banjar itu sendiri," tegasnya.

Menurutnya, menjaga kota agar tetap bersih dan sehat adalah kewajiban mutlak pelayanan dasar, bukan sekadar menunggu belas kasihan evaluasi gubernur.

"Jangan sampai kebijakan anggaran yang amburadul dan terkesan asal-asalan ini justru melahirkan bencana ekologis kecil di tengah kota," kata Entis.

"Warga Kota Banjar tidak butuh janji manis atau alasan birokratis di atas meja rapat. Yang warga butuhkan adalah kepastian nyata: truk sampah tetap jalan, BBM tersedia, dan Kota Banjar tetap bersih," pungkasnya. (*)