BANJAR – Wali Kota Banjar, Sudarsono bersikap tegas terkait hasil sidang disiplin terhadap E, oknum ASN Disnaker dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang diduga melakukan pelanggaran berat.

Berdasarkan hasil sidang etik dan disiplin yang digelar kemarin, tiga ASN dipastikan menerima sanksi berat sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Sanksi Pemecatan dan Penurunan Pangkat

Wali Kota Sudarsono mengungkapkan bahwa salah satu ASN berinisial D dari Setda dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Langkah ekstrem ini diambil lantaran yang bersangkutan dinilai telah meninggalkan tugas tanpa keterangan dalam waktu yang sangat lama.

"Kenapa ini diberhentikan tidak hormat? Karena yang bersangkutan tidak masuk kerja lebih dari 23 hari, bahkan berbulan-bulan. Tidak ada niat baik untuk datang memberikan penjelasan, sehingga aturan harus ditegakkan," tegasnya kepada media, Jumat (13/3/2026).

Baca juga

Soal Pembekuan SPPG oleh BGN, Satgas MBG Kota Banjar Janjikan Evaluasi

Sementara itu, sanksi berbeda dijatuhkan kepada A, ASN yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). A dijatuhi sanksi penurunan pangkat.

Sedangkan untuk E, Oknum PNS Disnaker saat ini di 'Non-Job' kan. Meski melakukan pelanggaran disiplin berulang kali, ia tidak sampai diberhentikan secara tidak hormat seperti kasus pertama.

Pelanggaran Lain: Korban Diminta Melapor

Disinggung mengenai dugaan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan oknum ASN E, Wali Kota menekankan bahwa Pemerintah Kota bekerja sesuai mekanisme administrasi kepegawaian.

Terkait ranah pidana, ia mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk berani melapor ke pihak kepolisian.

Baca juga

Perkuat Profesionalisme ASN, Wali Kota Banjar Lantik 73 Pejabat dan Kepala Sekolah

"Saya sudah sampaikan berkali-kali, tolong korban jangan berdiam diri kalau merasa dirugikan. Wali Kota tidak bisa melaporkan langsung ke Polres atas nama pribadi korban. Harus ada laporan dari pihak yang bersangkutan agar proses hukum bisa berjalan," tambahnya.

Mutasi dan Administrasi

Mengenai posisi tugas E yang terlibat masalah, Wali Kota menjelaskan bahwa saat ini proses administrasi masih berjalan.

"Untuk sementara masih di dinas terkait (Disnaker), karena untuk pindah tugas harus ada SK Wali Kota melalui prosedur usulan yang resmi," jelasnya menutup pembicaraan.

Sikap tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di Kota Banjar agar tetap menjaga integritas dan disiplin kerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. (*)