BANJAR – Forum Masyarakat Banjar menggelar konferensi pers terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui aplikasi Siplah di wilayah Kota Banjar.

Dalam jumpa media yang digelar Minggu (23/8/2026) ini, perwakilan Forum Masyarakat Banjar, Aris Ginanjar angkat bicara.

Mereka mengungkapkan bahwa penggunaan dana BOS khusus pengadaan buku, peralatan elektronik, hingga mebel di sekolah-sekolah disinyalir hanya diarahkan kepada satu penyedia tunggal melalui beberapa perusahaan yang saling terafiliasi.

"Berdasarkan keterisian dan konfirmasi dari sejumlah sekolah, ada dugaan arahan dari oknum Dinas Pendidikan agar belanja dibagikan kepada penyedia tersebut. Ini terindikasi monopoli yang sudah berlangsung bertahun-tahun," ujar Aris kepada media. 

Aris membeberkan sejumlah modus operandi yang diduga terjadi di lapangan:

Baca juga

Bansos Salah Sasaran Dilaporkan ke DPRD Kota Banjar, Dinsos Minta Warga Perbarui Data

• Sistem Siplah Gantung: Barang di-drop terlebih dahulu ke sekolah sebelum transaksi resmi di aplikasi. Saat pencairan dana, pembayaran tinggal dipotong.
• Penguasaan Akun: Rata-rata username dan akun aplikasi sekolah dipegang oleh penyedia tunggal. Hal ini dapat dibuktikan melalui pelacakan jejak digital IP address dan perangkat komputer yang digunakan.
• Ketidaksesuaian Spesifikasi: Ditemukan produk buku tanpa identitas penerbit yang jelas serta penggeledahan harga (mark-up) yang drastis, seperti harga pasar Rp20.000 diduga dibeli hingga Rp80.000.
• Talangan Non-Teknis: Adanya dugaan penyedia menalangi kebutuhan non-tekni oknum sekolah dan oknum dinas guna mengamankan praktik monopoli.

Ia juga menyinggung adanya ancaman atau klaim dari pihak penyedia yang mengaku memiliki 'backing' kuat untuk melanggengkan praktik tersebut. 

Menurut Aris, tindakan ini secara eksplisit diduga melanggar Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Siapkan Audiensi dan Langkah Hukum

Sebagai langkah awal, Forum Masyarakat Banjar menyerukan kepada seluruh pihak sekolah dan oknum di Dinas Pendidikan Kota Banjar untuk segera menghentikan praktik penekanan maupun pengarahan belanja BOS tersebut.

"Kami memberikan warning keras hari ini. Jika tidak ada perbaikan, kami akan menggelar audiensi dalam skala lebih besar ke sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Banjar," tegasnya.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Polres Banjar, hingga Kejaksaan Negeri Banjar untuk mengusut tuntas aliran dana dan dugaan kerugian negara.

"Kami hadir mewakili masyarakat dan para pelaku usaha di Kota Banjar agar ada keadilan dan iklim usaha yang sehat. Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara, kami pastikan kasus ini dikawal sampai ke aparat penegak hukum," pungkas Aris. (*)