BANJAR – Kasus penggelapan uang santunan kematian warga Kota Banjar oleh oknum pegawai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kini menjadi sorotan banyak pihak.

Penanganan dan sanksi yang tidak jelas terhadap pelaku membuat masyarakat resah.

Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, melalui pembina mereka, Muhlison, mendesak DPRD Kota Banjar untuk segera memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker). Tujuannya agar masalah ini cepat selesai dan pelaku mendapat sanksi tegas.

"Uang santunan kematian ini jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Ini bukanlah masalah kecil, apalagi melibatkan pegawai dinas dan korbannya adalah masyarakat kecil. Harus ada keadilan bagi para korban," tegas Muhlison.

Ia juga meminta DPRD segera memanggil Kadisnaker untuk dimintai pertanggungjawaban. Sanksi harus jelas dan tegas.

Baca juga

Skandal Penggelapan Santunan Kematian, Posnu Minta DPRD Kota Banjar Panggil Kadisnaker

Selain itu, Muhlison mempertanyakan mengapa sanksi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar belum juga jelas. Ia menduga ada upaya untuk melindungi pelaku kejahatan di lingkungan pemerintahan.

"Ini bukan kali pertama terjadi kasus penggelapan uang di Pemkot Banjar. Beberapa bulan lalu, kasus serupa juga terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, namun pelakunya tidak mendapat sanksi yang tegas," ujarnya.

"Kasus kali ini lebih parah karena uang yang digelapkan adalah uang santunan kematian, yang seharusnya menjadi hak keluarga yang berduka," ujarnya seraya berharap Pemkot tidak boleh diam saja.

Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, Posnu kembali mendesak DPRD untuk memanggil Kadisnaker. Mereka berharap Kadisnaker bertanggung jawab penuh dan hak-hak korban bisa dipenuhi demi keadilan.

Baca juga

Beri Pujian dan Sawer Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, KDM: Seniman Bisa Jadi Legislator

Muhlison juga mengaku kecewa dengan anggota DPRD. Menurutnya, para wakil rakyat ini terkesan hanya melihat saja tanpa melakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah korupsi di birokrasi.

Padahal, anggaran pengawasan dewan cukup besar, namun kinerjanya dianggap tidak sebanding.

"Jika wakil rakyat hanya menonton, masyarakat kecil yang akan selalu jadi korban. Lalu bagaimana fungsi pengawasan mereka?" pungkas Muhlison. (*)