Suasana audensi antara relawan MBG dengan Wali Kota Banjar. (Foto: Susi/TIMES Indonesia)

Kawal Keberlanjutan Program MBG, Relawan Kota Banjar Sampaikan 9 Aspirasi ke Pemda

Pernyataan sikap dan tuntutan para relawan tersebut dibacakan secara langsung oleh Gungun Agung Gunara di hadapan Wali Kota Banjar, Sudarsono.

TIMES Banjar,Kamis 9 Juli 2026, 14:51 WIB
185
S
Sussie

BANJARPerwakilan relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Banjar yang dipimpin Aslap perwakilan Kota Banjar, Muhsorin, mendatangi Pemerintah Kota Banjar (Pemkot Banjar).

Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan sejumlah pernyataan sikap dan aspirasi terkait keberlanjutan program strategis nasional tersebut. 

​Pernyataan sikap dan tuntutan para relawan tersebut dibacakan secara langsung oleh Gungun Agung Gunara di hadapan Wali Kota Banjar, Sudarsono, serta Ketua Satgas Kota Banjar yang juga menjabat sebagai Sekda, Soni Harison. 

​Dalam penyampaiannya, terdapat 9 poin utama yang menjadi garis besar aspirasi para relawan MBG Kota Banjar:

  1. Mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
  2. Mendukung Presiden untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang ada di dalam program MBG.
  3. Mendukung Presiden melakukan evaluasi sistem MBG secara menyeluruh.
  4. Menuntut kepastian hukum dari pelaksanaan program MBG.
  5. Meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperhatikan 1,3 juta pekerja yang kehilangan nafkah akibat penghentian operasional dapur MBG.
  6. Meminta BGN menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja/relawan di dapur MBG.
  7. Menuntut perubahan nomenklatur pekerja dapur MBG dari "relawan" menjadi "tenaga kerja".
  8. Meminta BGN memperhatikan nasib mitra-mitra BGN.
  9. Mengajak seluruh elemen bangsa merajut persatuan dan mendukung implementasi Pasal 33 UUD 1945. 

​"Mudah-mudahan Pak Wali Kota beserta jajaran dapat memperjuangkan aspirasi kami ke tingkat pusat dan menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kami relawan mendukung 100% keberlanjutan program MBG ini," ujar Gungun membacakan tuntutan, Kamis (9/7/2026).

Respons Pemerintah Kota Banjar

​Menanggapi penyampaian tersebut, Wali Kota Banjar, Sudarsono, menyambut baik aspirasi yang dibawa oleh paguyuban relawan.

Namun, ia menyarankan agar poin-poin tersebut tidak disebut sebagai 'tuntutan' kepada daerah, melainkan sebagai 'permohonan aspirasi' untuk diteruskan ke pemerintah pusat, mengingat kewenangan regulasi sepenuhnya berada di tangan Presiden dan BGN. 

​"Kami di daerah tetap akan mendukung 100% seluruh kebijakan yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. MBG ini adalah program prioritas yang harus kita amankan bersama karena betul-betul membantu masyarakat, terutama yang masuk desil 1 sampai 5," tegas Sudarsono. 

​Sudarsono juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola ke depan, termasuk potensi integrasi antara dapur MBG dengan program KDMP sebagai penyuplai bahan baku lokal. 

​"Saya ingin ada regulasi ke depan agar MBG dan KDMP bisa sejalan. Pemenuhan bahan baku dapur MBG disuplai dari lokal agar tumbuh multiplier ekonomi. Jika bahan baku di Banjar kurang, kita sudah ada kerja sama antar-daerah dengan 10 kabupaten/kota di perbatasan Jabar-Jateng," tambahnya. 

Penataan dan Perluasan Sasaran Program

​Di sisi lain, Ketua Satgas Kota Banjar sekaligus Sekda, Soni Harison, menyampaikan bahwa aspirasi para relawan telah dicatat dan diteruskan kepada Dirjen terkait serta Kepala KPPN Provinsi Jawa Barat sebagai bahan referensi perumusan kebijakan. 

​Soni juga mengonfirmasi bahwa berdasarkan Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dari Kepala BGN, fokus pemerintah saat ini adalah pembenahan tata kelola dan standarisasi, termasuk standarisasi bangunan dapur MBG. 

Selain itu, ke depan direncanakan adanya perluasan sasaran program. 

​"Informasi untuk sasaran program ke depan akan ada tambahan, di antaranya untuk lansia serta anak jalanan yang juga akan menjadi atensi dalam pemberian program makanan bergizi ini," pungkas Soni Harison.

​Melalui audiensi ini, Pemkot Banjar berkomitmen untuk mengawal aspirasi para relawan agar hambatan di lapangan, seperti masalah kesejahteraan pekerja dan standarisasi operasional dapur, dapat segera diselesaikan oleh pemerintah pusat demi kelancaran program MBG di daerah. (*)


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Berita ini juga tayang di portal nasional

Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.

Baca di sini
Penulis:Sussie
|
Editor:Ronny Wicaksono

News Logo

Media Online No 1 Pembangun Ketahanan Informasi di Banjar, Menyajikan Berita Terkini Seputar Berita Politik, Bisnis, Olahraga, Artis, Hukum, yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Kanal Utama

    Kontak Kami

    • Jl. Besar Ijen No.90, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116
    • (0341) 563566
    • [email protected]

    Berlangganan

    Dapatkan berita terbaru langsung di inbox Anda

    Member Of

    Logo WANIFRALogo AMSILogo Dewan PersLogo Trusted

    SUPPORTED BY

    Logo Varnion
    © 2025 TIMES Indonesia. All rights reserved.