https://banjar.times.co.id/
Berita

DPRD Kota Banjar Desak Evaluasi Pelayanan Puskesmas Pasca Penolakan Ambulans

Sabtu, 27 September 2025 - 09:25
DPRD Kota Banjar Desak Evaluasi Pelayanan Puskesmas Pasca Penolakan Ambulans Budi Kusmono, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar buka suara terkait kisruh pelayanan PKM Banjar II. (Foto: Susi/TIMES Indonesia)

TIMES BANJAR, BANJAR – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Budi Kusmono angkat bicara terkait kontroversi penolakan pelayanan dan ambulans oleh Puskesmas Banjar II terhadap pasien darurat di Desa Neglasari.

Budi Kusmono menyatakan bahwa insiden ini menjadi bahan evaluasi bagi Komisi II DPRD Kota Banjar terhadap Dinas Kesehatan.

"Ini menjadi bahan bagi kami di Komisi 2 untuk evaluasi kepada Dinas Kesehatan karena puskesmas di bawah Dinas Kesehatan. Di rapat pekan kemarin yang membahas APBD perubahan, banyak kita sampaikan terkait keluhan masyarakat tentang pelayanan rumah sakit dan puskesmas," ujar Budi Kusmono, Sabtu (27/9/2025).

Budi menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berpihak pada pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"SOP sangat penting di tiap puskesmas terkait layanan ambulance, tapi SOP yang harus berpihak kepada layanan masyarakat supaya maksimal. Seperti SOP untuk melayani masyarakat yang sakit, apalagi sakitnya parah, harusnya puskesmas segera mengecek kondisi kesehatan warga yang sakit," katanya.

Pasien-darurat.jpgPasien darurat diangkut menggunakan kolbak setelah diduga ditolak PKM Banjar II. (Foto: Desa Neglasari/Istimewa)

Ia menambahkan bahwa jika pasien perlu dirujuk dan membutuhkan ambulans, dengan alasan apapun ambulans seharusnya bisa digunakan.

"Kalaupun ambulance dalam kondisi sedang dipakai bisa pinjam ke pihak lain, saya kira di Banjar banyak partai politik ataupun ormas yang memiliki ambulance, yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh kita," papar Budi Kusmono.

Budi Kusmono juga menyarankan adanya reward dan punishment dalam setiap kinerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Perlu ada reward dan punishment dalam tiap kinerja, supaya kinerja lebih baik, apalagi terkait pelayanan kepada masyarakat. Walaupun kalau perlu diperlakukan punishment, harus proporsional, jika perlu ada pencopotan," tegasnya.

Komisi II DPRD Kota Banjar diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kota Banjar, terutama terkait responsivitas dan ketersediaan fasilitas seperti ambulans untuk kasus darurat. (*)

Pewarta : Sussie
Editor : Ferry Agusta Satrio
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Banjar just now

Welcome to TIMES Banjar

TIMES Banjar is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.