TIMES BANJAR, BANJAR – Tidak adanya kontribusi pendapatan dari PDAM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar mulai mendapatkan sorotan dari kalangan publik. Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, melalui Pembinanya Muhlison, menegaskan bahwa di saat anggaran transfer dari pemerintah pusat ke daerah mengalami pemotongan yang signifikan, PDAM Tirta Anom seharusnya dapat hadir sebagai salah satu solusi alternatif penopang keuangan daerah.

Menurut penilaiannya, tidak adanya penyetoran deviden atau keuntungan dari PDAM ke kas daerah merupakan indikasi adanya ketidakmampuan dari pucuk pimpinan dalam hal pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, ia mendesak Wali Kota Banjar yang juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Majelis (KPM) untuk mengambil langkah-langkah strategis dan konkret menangani persoalan ini.

“APBD kita sudah mengalami defisit sekitar Rp10 miliar, sementara itu pemotongan dana transfer dari pusat juga cukup besar. Salah satu solusinya adalah dengan mendongkrak PAD. Dari mana? Salah satu potensinya adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan PDAM. Selama ini kontribusi keuntungannya selalu nol. Bagaimana pengelolaannya selama ini? Harus ada tindakan strategis dan nyata dari Wali Kota selaku KPM,” tutur Muhlison, Selasa (7/10/2025).

“Apakah mau terus begini saja? Ini adalah tantangan bagi Pemerintah Kota, khususnya jajaran PDAM selaku pengelola. Tinggal kemauan untuk melakukan transformasi secara mendasar atau tidak. Masa kalah dengan usaha jualan air galon isi ulang. Pedagang galon saja bisa untung. Masa PDAM justru sebaliknya, berarti pasti ada yang perlu dievaluasi dan dibenahi,” tambahnya.

Guna menciptakan pengelolaan yang lebih optimal, Muhlison meminta pihak PDAM untuk melakukan kajian ulang mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk aspek sosiologis, tradisi, dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Harapannya, kebijakan perusahaan ke depan tidak keliru dan mampu menentukan orientasi bisnis yang tepat.

Mantan Ketua PMII Kota Banjar itu juga memaparkan bahwa jumlah pelanggan PDAM yang telah mencapai lebih dari 10 ribu merupakan potensi besar yang harus dikelola dengan baik, antara lain melalui pemberian layanan prima agar pelanggan merasa nyaman dan benar-benar terlayani.

“Perlu ada kajian mendalam tentang karakteristik masyarakat kita, baik secara geografis, sosiologis, tradisi, dan kebiasaan, agar kebijakan PDAM dalam mengelola usahanya tidak bias dan tidak kehilangan arah. PDAM bergerak di dua ranah, yaitu pelayanan publik dan bisnis. Tujuan pelayanan dan tujuan usahanya harus jelas. Jangan sampai, pelayanan tidak maksimal, untung pun tidak didapat. Ini yang tidak tepat,” ujar Muhlison.

“Jumlah pelanggan sudah mencapai 10 ribuan, meski beberapa sempat non-aktif. Ini adalah potensi yang harus dijaga dari sisi layanan. Namun, PDAM juga harus mulai fokus dikelola sebagai usaha riil dengan orientasi yang jelas, tanpa mengabaikan aspek pelayanan. Mana wilayah yang fokus pada layanan, dan mana yang berorientasi pada profit, harus ada batasannya,” imbuhnya.

Agar ke depan dapat memberikan sumbangsih yang nyata terhadap PAD, mantan ketua PMII itu mendorong agar PDAM dikelola secara lebih profesional sehingga setiap langkah konkret dan progresnya dapat terukur, termasuk dalam pengelolaan produk air minum dalam kemasan TAB yang sempat diluncurkan.

Jika pola pikir yang digunakan masih bersifat birokratis dan konservatif dalam pengelolaannya, ia menilai program air kemasan tersebut hanya akan berjalan di tempat dan menjadi sekadar wacana tanpa realisasi progres yang jelas.

“PDAM harus mulai dikelola secara profesional. Mereka harus siap menghadapi tantangan dan mampu memberikan kontribusi nyata kepada PAD. Seluruh karyawan bekerja dan kesejahteraan mereka terjamin. Hal ini harus berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan. Jangan sampai justru sebaliknya. Pimpinan puncak harus memiliki inovasi yang berdampak dan visioner, tidak hanya melihat pekerjaan sebagai rutinitas belaka,” tegas Muhlison.

“Jika paradigma pengelolaannya masih ingin begini-begini saja, datar-datar saja, yang penting berjalan, dan menganggap yang seperti kemarin-kemarin sudah cukup, maka PDAM tidak akan pernah maju. Saya kira Wali Kota selaku KPM perlu lebih agresif dalam melihat setiap potensi PAD, termasuk dari PDAM. Jangan sampai pengelolaannya kalah dengan pedagang air galon isi ulang,” pungkasnya. (*)