BANJAR – Tim penasihat hukum terdakwa Tatan Sumanjana (75) secara resmi mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Banjar, Selasa (11/8/2026).

Pihak kuasa hukum menilai PN Kota Banjar tidak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta meminta majelis hakim membatalkan dakwaan demi hukum. 

Kuasa hukum terdakwa, Windi Harisandi, S.H., menegaskan bahwa dakwaan JPU dengan nomor PDM-19/PJR/07/2026 tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (disebutkan Pasal 75 dalam berkas eksepsi).

Menurutnya, tempat terjadinya peristiwa pidana (locus delicti) sepenuhnya berada di wilayah hukum Kabupaten Bogor, bukan Kota Banjar.

Baca juga

Tim Kuasa Hukum Tatan Sumanjana Ajukan Eksepsi, Sebut PN Kota Banjar Tak Berwenang Adili Perkara

"Berdasarkan uraian JPU sendiri, kesepakatan jual beli tanah, pembayaran bertahap via transfer, hingga penyerahan satu unit mobil Toyota Fortuner dan sertifikat terjadi di Kampung Tengek, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor," tegas Windi.

"Sesuai Pasal 165 ayat (1) KUHAP, yang berwenang mengadili adalah PN Bogor, bukan PN Banjar," imbuhnya.

Gugat Kewenangan Relatif dan Minta Putusan Sela

Dalam nota keberatan yang disusun bersama tim penasihat hukum—Wiliam Sadili, S.H., Sayid Jaja, S.H., dan H. Ujang Erlan Kurniawan, S.H.- pihak terdakwa menekankan beberapa poin utama:

• Sengketa Yurisdiksi Relatif: Seluruh transaksi dan kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban terjadi di wilayah Bogor, sehingga PN Banjar dinilai melampaui batas kewenangan wilayah hukumnya.
• Dakwaan Tidak Cermat: Ketidakjelasan hubungan antara locus delicti dengan yurisdiksi pengadilan berkonsekuensi hukum batal demi hukum.
• Permohonan Putusan Sela: Meminta majelis hakim menerima seluruh eksepsi, menyatakan PN Banjar tidak berwenang mengadili perkara a quo, serta memerintahkan perkara dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang.

Agenda Sidang Lanjutan

Merespons perlawanan dari pihak terdakwa, Ketua Majelis Hakim PN Banjar, Sofyan Deny Saputro, S.H., memutuskan untuk menunda persidangan dan memuat agenda tanggapan dari pihak penuntut umum.

Baca juga

Tim Kuasa Hukum ARM Bacakan Permohonan Praperadilan di PN Kota Banjar, Soroti Dugaan Error in Juris Polisi

"Terdakwa dihadapkan kembali pada persidangan hari Kamis, 20 Agustus, dengan agenda pembacaan pendapat Penuntut Umum atas perlawanan dari advokat terdakwa," ujar Sofyan sebelum menutup jalannya persidangan. (*)