BANJAR – Sejumlah event olahraga bergengsi di Kota Banjar terancam tidak dapat diikuti oleh para atlet lokal pada tahun anggaran 2026.

Keterbatasan APBD hingga buruknya koordinasi dan perencanaan antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dengan pihak terkait dituding menjadi penyebab utama kosongnya anggaran tersebut.

​Penjelasan Dispora: Terbentur Alokasi APBD dan Cari Sponsor

​Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kota Banjar, Kaswad, membenarkan bahwa beberapa kegiatan olahraga pada tahun ini sama sekali tidak mendapatkan alokasi dana. Kendati demikian, ia menepis anggapan bahwa pihak Dispora tidak mengajukan usulan.

​"Bukan kami tidak mengusulkan, karena memang keterbatasan anggaran APBD Kota Banjar sehingga kami untuk kegiatan ini tidak mendapatkan anggaran dan tidak bisa melaksanakan," ujar Kaswad.

​Untuk menyiasati hal tersebut, Dispora mengaku telah berupaya mencari pendanaan alternatif, termasuk mencari sponsor untuk ajang seperti Popwilda. Namun, hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Opsi Jalur Mandiri dan Beban Orang Tua Atlet

​Menyikapi kekosongan ini, muncul inisiatif dari para atlet dan orang tua untuk berangkat menggunakan biaya mandiri.

Kaswad mengapresiasi semangat tersebut, namun ia juga tidak menampik adanya keluhan dari sebagian orang tua yang merasa keberatan dengan biaya yang harus ditanggung.

​Kaswad menegaskan tidak ingin membebani pihak keluarga. "Kalau merasa keberatan, saya kira enggak usah ikut saja. Kami tidak ingin menjadi beban orang tua," cetusnya.

Menurut informasi yang diterima Dispora, rincian biaya mandiri tersebut dihitung dan disepakati oleh orang tua atlet sendiri bersama pengurus cabang olahraga (seperti PSSI), bukan ditentukan oleh Dispora.

​Kaswad memastikan bahwa kekosongan anggaran ini baru pertama kali terjadi. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemkot Banjar masih mampu membiayai ajang Popilda, Peparda, hingga Porsenitas. Ia berharap anggaran akan kembali tersedia pada tahun depan.

​Wali Kota Banjar: Tak Ada Perencanaan dan Koordinasi

​Di sisi lain, Wali Kota Banjar, Sudarsono, memberikan tanggapan yang cukup menohok terkait isu ini.

Menurutnya, ketiadaan anggaran tersebut bukan semata-mata karena masalah finansial daerah, melainkan akibat tidak adanya pengajuan resmi dan buruknya koordinasi sejak awal.

Sudarsono menekankan bahwa anggaran daerah diputuskan melalui proses yang panjang. Untuk APBD tahun 2026, ketetapannya sudah harus dikunci sejak November 2025.

​"Bukan tidak ada anggarannya, karena memang tidak direncanakan dan tidak ada koordinasi. Koordinasi perencanaan bahwa kita memberikan anggaran untuk Popwilda itu tidak ada," tegas Sudarsono.

​Wali Kota juga menyentil pihak Dispora dan lembaga olahraga terkait yang dinilai berjalan sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi resmi ke tingkat pimpinan daerah.

Ketika ditanya mengenai nasib event lain seperti Porsenitas, Sudarsono menyatakan pemerintah akan melihat kembali perkembangan dan melakukan evaluasi pada perubahan APBD agar proses pemerintahan dan pembinaan tetap bisa berjalan.

​Kondisi ini menyisakan tanda tanya besar bagi masa depan prestasi atlet Kota Banjar di tahun 2026.

Di satu sisi, Dispora berdalih pada keterbatasan sistemik APBD, sementara di sisi lain, kepala daerah menunjuk hidung kelalaian administrasi dan koordinasi sebagai biang kerok luputnya anggaran olahraga tahun ini. (*)