BANJAR – TIMESINDONESIA, BANJAR- Sebanyak 28 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri Kota Banjar, Jawa Barat, saat ini dalam posisi terancam diberhentikan atau dirumahkan.

Ancaman ini diungkapkan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Banjar, Encang Zainal Muarif.

Encang Zainal Muarif mengaku senang dan ikut gembira atas rencana pengangkatan pegawai inti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga

Warga Pataruman Keluhkan PJU Minim Hingga Drainase Rusak, DPRD Kota Banjar Dorong Kemandirian Swadaya

"Ini menunjukkan mereka mendapat pekerjaan yang layak dan diakui pemerintah," ungkapnya kepada Times Indonesia, Sabtu (7/2/2026).

Namun, disisi lain PGRI juga mengaku sangat prihatin. Mereka melihat adanya ketidakadilan bagi guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi belum juga diangkat menjadi PPPK.

Baca juga

Sempat Protes Tanaman Pisangnya Dirusak, Petani Kota Banjar Kini Siap Bersinergi Dukung Proyek PDAM

"Di Kota Banjar, ada sebanyak 28 guru honorer yang terancam dirumahkan berdasarkan informasi yang kami terima. Meski demikian, kami mengimbau agar 28 guru tersebut tidak perlu panik," jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah tidak perlu terburu-buru memberhentikan 28 guru yang ada di jenjang SD dan SMP. "Karena sekolah-sekolah negeri di Kota Banjar sebenarnya masih kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga masih membutuhkan para guru honorer ini," katanya.

Usulan PGRI di Tingkat Nasional
Selain masalah di Kota Banjar, PGRI (dari tingkat pusat hingga daerah) baru-baru ini melakukan pertemuan (audiensi) dengan Badan Legislasi DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, PGRI mengajukan beberapa usulan penting terkait nasib guru, yaitu:

1.  Memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
2.  Membentuk Badan Guru Nasional. Badan ini diusulkan bertugas melindungi, membimbing, dan menaungi guru. Badan Guru Nasional ini diusulkan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.  (*)