TIMES BANJAR, BANJAR – Aturan khusus memiliterisasi kenakalan anak remaja sudah digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan rencananya akan direalisasikan pada bulan Mei mendatang.

Menanggapi program wajib militer bagi anak-anak bermasalah tersebut juga rencananya akan diterapkan di Kota Banjar. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono usai menghadiri Coffee Morning bersama Forkopimda di Polres Banjar, Selasa (29/4/2025).

"Kita berkolaborasi dengan TNI dan Polri yang konsen sekali dalam melakukan antisipasi gangguan kamtibmas terutama yang dilakukan anak-anak remaja," tutur Sudarsono.

Nantinya, anak-anak bermasalah yang tertangkap karena kasus tindak kriminal akan diberikan pendidikan khusus dibawah pengawasan TNI-Polri.

Bukan itu saja, bagi orangtua yang sudah angkat tangan memberikan pelajaran bagi anak-anaknya yang terlibat tindak pidana kriminal juga dapat mengajukan militerisasi anaknya sebagai solusi untuk permasalahan menangani kenakalan remaja yang terjadi.

Sudarsono mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan regulasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait program wajib militer anak bermasalah.

"Kita masih menunggu aturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Apakah bentuknya Pergub atau Kepgub?" ungkapnya.

Pada dasarnya, lanjut Sudarsono, pihaknya siap mengikuti program besutan Sang Gubernur Kang Dedi Mulyadi alias KDM dalam mencegah meningkatnya kasus yang melibatkan pada kenakalan remaja.

"Ya ngikut, cuma regulasi pembiayaan  harus ada landasan hukumnya karena pasti ini didanai juga oleh APBD," tambahnya.

"Kalau penempatannya dimana, kita bisa koordinasikan dengan Kodim maupun Batalyon 323 ya tapi karena ini harus menggunakan anggaran jadi harus kita siapkan landasan hukumnya seperti apa agar pada pelaksanaannya sesuai regulasi yang ada," jabarnya.

Terkait kapan waktu pelaksanannya, Sudarsono berharap rencana tersebut dapat segera di realisasikan secepatnya atau setelah perubahan anggaran.

Kapolres Banjar, AKBP Tyas Puji Rahadi, S.I.K menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung langkah pemerintah dalam menyiapkan pendidikan militerisasi anak-anak bermasalah.

"Terkait kenakalan remaja ini, kami mengimbau agar para guru dan orangtua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya," imbaunya.

Kapolres juga mendorong para orangtua agar lebih mengawasi penggunaan media sosial putra dan putrinya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

"Untuk mencegah dampak buruk dari perkembangan media sosial di era digital, kami harap peranan keluarga lebih serius dalam mengawasi anak-anaknya agar tak terjerumus dalam tindak pidana yang mengancam masa depannya," katanya. (*)