BANJAR – Polemik kasus dugaan penggelapan dana santunan kematian oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial E terus memanas.
Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Kota Banjar, Ginting, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kota Banjar terkait sanksi yang akan dijatuhkan.

Ginting menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika keputusan yang diambil oleh pejabat berwenang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat kecil yang menjadi korban.

Ancam Gelombang Massa Lebih Besar
​Menurut Ginting, jika hasil putusan nanti tidak setimpal dengan perbuatan pelaku atau terkesan lemah, GIBAS siap mengambil langkah ekstrem dengan melakukan aksi di jalanan.

​"Kami siap turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih banyak. Pergerakan kami bukan lagi sekadar audiensi di dalam ruangan, tapi unjuk rasa atau orasi publik secara terbuka," tegas Ginting kepada Times Indonesia, Jumat (6/3/2026).

​Langkah ini diambil agar masyarakat luas mengetahui bahwa masih ada organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap kaum lemah yang terzalimi oleh tindakan oknum pejabat.

​Kritik Keras 'Pembiaran' Pemerintah Daerah
​Ginting menyoroti lambatnya respon Pemerintah Kota Banjar dalam menangani kasus ini. Ia menilai ada kesan pembiaran sebelum pihaknya bersama POSNU  melakukan audiensi ke Gedung DPRD Kota Banjar.

Baca juga

Polres Banjar dan Pemkot Renovasi Jembatan Pentasan, Ditarget Rampung Dua Pekan

"Terbukti, sebelum kami melangkah ke gedung dewan, belum ada langkah konkret dalam kasus penggelapan dana kematian ini. Setelah kami bergerak, pemerintah baru sibuk bicara tindakan tegas," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kritik ini bukan berdasarkan kebencian personal, melainkan bentuk kekecewaan terhadap rusaknya tatanan pemerintahan.

• ​Fokus Kritik: Perbuatan oknum yang merusak kesinambungan roda pemerintahan.
• ​Kondisi Daerah: Saat ini Kota Banjar sedang tidak baik-baik saja dari sisi anggaran dan stabilitas politik.
• ​Tuntutan: Ketegasan nyata dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Walikota).

Menanti Bukti Keadilan
​Saat ini, semua mata tertuju pada keputusan akhir yang akan dikeluarkan oleh tim disiplin pemerintah daerah. Ginting menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Kita lihat saja hasil akhirnya. Apakah putusan tersebut pro pada keadilan bagi korban, atau justru menganggap masalah penggelapan dana rakyat ini sebagai hal biasa-biasa saja," pungkasnya.

Baca juga

Pemerintah Atur Penyeberangan Mudik Lebaran 2026, Ini Pembagian Pelabuhan dan Jadwalnya

Menanggapi sikap dari Gibas dan Posnu, Wali Kota Banjar, Sudarsono mengatakan bahwa Pemerintah sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan E, oknum ASN Disnaker yang diduga melakukan rangkaian tipu gelap di beberapa kasus yang saat ini dibongkar korbannya.

"Dengan bermunculannya korban-korban yang baru, saya dorong agar melaporkan ke polisi," tegasnya.

Sudarsono meyakini, jika ada sanksi hukum maka akan berdampak pada sanksi yang lebih berat atas status ASN-nya. (*)